Buruh Ancam Mogok Massal Jika Terdapat Unsur Merugikan dalam RUU Cipta Lapangan Kerja

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional, Ristadi mengatakan elemen buruh bakal melakukan mogok massal. Buruh akan mogok massal jika Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan draf omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja. Ristadi mengatakan pihaknya bakal melakukan aksi jika terdapat unsur merugikan buruh dalam RUU Cipta Lapangan Kerja.

"Kalau nanti diputuskan, diputuskan merugikan buruh kelihatannya, desakan untuk aksi pasti terjadi. Ya mogok massal," ucap Ristadi dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Sabtu (1/2/2020). Meski begitu, Ristadi meyakini draf RUU Cipta Lapangan Kerja belum final. Dia yakin pemerintah bakal melibatkan pihak buruh dalam pembahasan regulasi ini. "Ya mungkin benar juga yang khusus di klaster ketenagakerjaan itu ada 11 klaster. Mungkin yang 10 klaster sudah selesai, tapi yang satu klaster ini belum belum final karena belum ada kesepahaman dengan serikat pekerja," tutur Ristadi.

Ristadi menilai sebaiknya omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja harus dikaji ulang secara komprehensif. Menurut Ristadi RUU Cipta Lapangan Kerja perlu dikaji kembali dengan melibatkan pengusaha, buruh, dan pemerintah. "Situasi hari ini perlu dikaji ulang. Pemerintah punya masalah, pengusaha punya masalah, kami pun punya masalah," ucap Ristadi.

Ristadi menyebut pemerintah saat kini memiliki masalah tingginya angka pengangguran. Investasi juga belum memiliki pertumbuhan yang baik. Di sisi pengusaha, biaya serta waktu izin investasi masih belum ada kepastian. Akibatnya, pengusaha kerap terbebani oleh ongkos produksi. "Persoalan pekerja hari ini masih banyak perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya. Ini persoalan tiga stakeholder," tutur Ristadi.

Hal serupa disampaikan oleh pakar hukum ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak menilai pemerintah seharusnya melibatkan semua pihak dalam pembahasan draf omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja. Menurut Payaman, hal tersebut perlu dilakukan oleh pemerintah sebelum menyerahkan draf RUU Cipta Lapangan Kerja ke DPR. Payaman menilai unsur yang paling perlu dilibatkan adalah buruh. "Memang yang sangat perlu adalah bagaimana sebelum disampaikan ke DPR, direncanakan dulu dengan semua stakeholder, terutama dengan para buruh," ujar Payaman di acara diskusi yang sama.

Menurut Payaman, pelibatan buruh sangat penting agar mereka dapat mengetahui aspek mana yang dapat diperjuangkan saat dibahas di DPR. "Supaya nanti mereka juga tahu kalau nanti disampaikan ke DPR, mereka sudah punya ancang ancang bagaimana memperjuangkan perbaikan hak hak mereka di DPR," tutur Payaman. Payaman Simanjuntak menilai omibus law RUU Cipta Lapangan Kerja bisa mempercepat investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Menurut Payaman investasi yang lebih mudah masuk, maka akan menciptakan lapangan kerja. Ia menuturkan tujuan utama dari omnibus law adalah mengurangi pengangguran. "Dengan omnibus law maka tingkat pengangguran nanti dapat kita kurangi dengan pertumbuhan ekonomi dari hasil investasi," kata Payaman.

Kalau nanti tingkat pengangguran dapat dikurangi sampai di bawah 4 persen, maka dari segi ketenagakerjaan ini dianggap positif," sambung Payaman. Ia juga turut menanggapi pandangan omnibus lawa dapat mengurangi hak buruh hingga tidak mendapatkan pesangon. Payaman mengacu pada penjelasan pemerintah, yaitu tidak ada hak hak buruh yang dikurangi. Upah minimum dan pesangon juga tetap berlaku.

"Ada yang disebutnya mengenai pengaturan jam bekerja, itu hanya untuk membuka peluang yang lebih luas bagi para pekerja paruh waktu, bukan pekerja penuh. Justru itu membuka peluang yang baru," ujar Payaman. Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Lakalena mengatakan draf omnibus law Cipta Lapangan Kerja akan diterima dan dibahas oleh DPR pada pekan depan. Melki menuturkan pihaknya menerima informasi draf RUU Cipta Lapangan Kerja akan masuk pada Senin (3/2/2020) esok.

Jika sudah diterima DPR, draf tersebut bakal langsung bisa masuk pembahasan internal di DPR. "Kalau ini sudah masuk, otomatis 11 klasternya juga jalan. Nanti tinggal teknis di DPR, apakah pembahasannya pakai 'kamar yang mana para pimpinan akan membahas bersama Bamus," kata Melki pada forum diskusi tersebut. Mekanisme pembahasannya kemungkinan dibahas di Baleg, di Komisi atau gabungan komisi di panitia khusus.

"Setelah pimpinan DPR memutuskan dan pimpinan fraksi di Bamus, nantinya akan dibagi dipecah sesuai klaster atau bagaimana para pimpinan memutuskan. Intinya kan prosesnya berjalan substansi," ujarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *