Kata Novel Baswedan di Hari Antikorupsi Sedunia: Kita Sedang Bersedih, KPK Dilemahkan

Novel Baswedan, satu di antara penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan komentar terkait Hari Antikorupsi Sedunia. Novel mengatakan, dilansir dari Kompas.com, Senin (9/12/2019), Hari Anti Korupsi yang jatuh pada hari ini, 9 Desember 2019 dinilai tidak diperingati dengan suasana yang bergembira. Menurutnya saat ini posisi KPK justru dilemahkan dan diserang berbagai pihak.

Lantas menurut Novem posisi yang tengah berbahagia saat ini adalah para koruptor. "Kita sedang bersedih karena perjuangan pemberantasan korupsi justru terserang dari berbagai sisi," "Baik KPK nya yang dilemahkan, serangan serangan yang dibiarkan, "

"Dan justru malah terkesan ada kemenangan bagi koruptor," ujar Novel di Gedung Merah Putih KPK, Senin (9/12/2019) yang dilansir melalui . Memang, saat ini sudah berlaku Undang undang KPK yang di klaim rakyat melemahkan KPK. Novel membenarkan, salah satu bentuk pelemahan KPK adalah berlakunya Undang Undang KPK hasil revisi atau U Nomor 19 Tahun 2019.

Adanya UU itu membuat sejumlah pihak khawatir. Bahkan adanya UU KPK itu membawa para mahasiswa berdemo di Ibukota pada bulan September lalu. Beberapa pasal dalam UU KPK hasil revisi dianggap berisiko melumpuhkan kerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

Misalnya, independensi KPK yang terancam, penyadapan yang dibatasi, dan pembentukan Dewan Pengawas. Isu Dewan Pengawas juga menjadi satu di antara pasal yang banyak ditakutkan beberapa pihak. Novel memandang fokus pemerintah untuk memberantas korupsi lewat mekanisme pencegahan tidak dapat berjalan efektif.

Alasannya, mekanisme pencegahan tidak memberikan efek jera bagi para koruptor untuk meninggalkan perilaku korupsi ketimbang mekanisme penindakan. "Tentu perbaikan sistem itu baik tapi perbaikan sistem dilakukan apapun sebaik apapun ketika tidak disertai dengan kekhawatiran orang untuk berbuat maka orang akan bisa mencari jalan jalan lain untuk menghindari itu," ujar Novel. Pembahasan mengenai korupsi tidak pernah selesai, selalu akan muncul nama nama koruptor baru.

Bukan hanya koruptornya saja yang bermasalah. Adanya aturan baru revisi UU KPK pun hingga kini masih diperbedatkan. Sebelumnya, publik masih terus menekan adanya Perppu untuk KPK

Namun Presiden Jokowi menjelaskan kepada awak media untuk menghormati uji materi UU KPK yang masih berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (1/11/2019) lalu. Artinya, Presiden Jokowi tidak berencana untuk membuat Perppu KPK. Pengamat Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agus Riwanto memberikan pendapat alasan menghormati MK adalah hanyalah bahasa politis Presiden saja.

"Tidak ada larangan ketika suatu undang undang di uji di Mahkamah Konstitusi kemudian Presiden melarang membuat perppu itu ngga ada," Menurut Agus, tidak ada mekanisme di Indonesia posisi Mahkamah Konstitusi lebih tinggi dari Presiden, posisinya adalah seimbang. "Kalau Presiden menunggu putusan MK maka Presiden itu bukan menghormati, tidak ada itu istilah seperti itu dalam konstitusi, kalau dia mau keluarkan Perppu ya sudah keluarkan aja. Tidak berarti posisi MK lebih tinggi daripada presiden itu sama saja," ujarnya.

Dalam mekanisme di Indonesia, MK berada di lembaga yudikatif dan presiden di lembaga eksekutif sehingga posisinya saling mengimbangi. Menurutnya UU KPK ini sejak awal di desain sesuai keinginan Presiden dan DPR, bukan keinginan publik. "Karena undang undang ini sejak awal di desain untuk sesuai keinginan presiden dan DPR, bukan keinginan publik begitu," lanjut Agus.

Sedari awal Agus menerangkan jika Presiden menyetujui UU KPK tersebut. "Malu lah Presiden tiba tiba membuat Perppu kan, orang dia sejak awal menyetujui UU KPK kok, tiba tiba membuat Perppu," jelas Agus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *