Penjelasan Pemerintah hingga Respon Ketua MPR RI Kurva Covid-19 di Indonesia Diklaim Melandai

Penyebaran wabah virus corona Covid 19 di Indonesia masih terus meluas, hingga semua provinsi sudah terdampak. Perkembangan kasus virus corona jika dituangkan dalam data statistik dapat berupa kurva. Di mana pada awal, jumlah kasus akan terus meningkat terus mencapai puncak dengan jumlah tertinggi, hingga akhirnya semakin menurun.

Berdasarkan data pada awal hingga menjelang pertengahan Mei 2020, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 mengklaim, kurva virus corona di Indonesia sudah melandai. Hal ini dilihat dari penurunan kasus virus corona harian yang terlaporkan di Indonesia. Menurut Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19, Doni Monardo, laju kasus virus corona di Indonesia mengalami penurunan hingga sebesar 11 persen.

"Laju kasus baru menurun sampai 11 persen, tetapi hal ini bukan berarti kita lengah," ucap Doni Monardo dalam video conference usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo, Senin (4/5/2020). Diwartakan , Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan Covid 19, Wiku Adisasmito, menjelaskan pernyataan pemerintah soal kurva Covid 19 yang melandai. Wiku mengatakan, yang dimaksud adalah laju kasus menurun yang dilihat secara mingguan, bukan harian.

"Jadi, yang dimaksud kurva melandai ini adalah suatu tren yang dilihat mingguan. Apabila tren mingguan turun, itulah yang disebut melandai," ujar Wiku dalam video conference, Senin (11/5/2020). "Jadi kurvanya tidak melandai, tapi laju penambahannya yang menurun. Jadi, otomatis jumlahnya kumulatifnya stagnan dan landai," kata dia. Wiku menyebutkan, melandainya kurva ini dapat dilihat di 10 provinsi dengan dengan kasus positif terbanyak di Indonesia.

Namun, jika dilihat secara harian, ia mengakui bahwa kurvanya masih fluktuatif. "Misalnya pada April sempat meningkat. Kemudian, kemudian turun, lalu naik lagi. Makanya enggak bisa dilihat harian tapi mingguan," ujar dia. Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo meminta pemerintah tidak tergesa gesa mengumumkan bahwa kurva penyebaran virus corona Covid 19 di Indonesia sudah melandai.

"Pemerintah agar melakukan cek dan ricek, serta tidak tergesa gesa menyampaikan informasi kepada masyarakat luas bahwa kurva kasus covid 19 melandai, namun juga disertakan dengan data yang riil dan komprehensif," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/5/2020). Menurut Bambang, sebagaimana diwartakan , butuh waktu satu hingga dua minggu untuk memproses data yang diumumkan. Oleh karena itu, lanjut dia, data yang diumumkan pemerintah bukanlah data gambaran kasus rill pada saat hari diumumkannya data tersebut.

"Sehingga menyebabkan data yang diumumkan tiap hari bukanlah data baru, tetapi terlambat dari kasus infeksinya," ujarnya. Politikus Partai Golkar ini juga mendesak pemerintah menginformasikan perkembangan covid 19 di Indonesia secara transparan dan akurat. Hal itu, kata dia, diperlukan agar penanganan Covid 19 di Indonesia bisa dilakukan dengan tepat.

Selain itu, Bambang juga mengusulkan ada evaluasi sistem pemeriksaan Covid 19. Sebab, berdasarkan laporan yang ia terima dari daerah, banyak warga dengan status orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) yang meninggal dunia. "Rata rata jumlah orang dalam pemantauan atau ODP dan pasien dalam pengawasan atau PDP yang meninggal mencapai jumlah tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan yang terkonfirmasi meninggal akibat positif terjangkit virus corona," ucap Bambang Soesatyo.

Dalam sebuah perbincangan dengan dua media Australia, The Sydney Morning Herald dan The Age, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkap dirinya tidak percaya kurva Covid 19 di Indonesia melandai. Dikutip dari , Anies Baswedan berpendapat, laporan penambahan kasus Covid 19 di Indonesia yang disampaikan setiap hari tak dapat dijadikan acuan untuk menyatakan Indonesia telah melewati fase kritis. "Saya belum yakin apakah persebaran data (Covid 19) telah melandai (melewati fase kritis). Kita harus menunggu beberapa minggu ke depan untuk menyimpulkan apakah tren itu sudah melandai atau kita masih akan bergerak naik," kata Anies dalam artikel The Sydney Morning Herald yang terbit pada 7 Mei lalu.

DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan kasus Covid 19 tertinggi di Indonesia sejak wabah Covid 19 terungkap pada 2 Maret 2020. Sejak saat itu, DKI Jakarta selalu berada di posisi teratas. Data pada 7 Mei 2020, setidaknya ada 4.775 kasus positif dengan jumlah pasien meninggal sebanyak 430 orang.

Sementara pasien yang sembuh mencapai 718 orang. Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Doni Monardo memang menyatakan, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di DKI Jakarta berhasil menurunkan penambahan jumlah kasus positif Covid 19 sebesar 39 persen. Hal itu, kata Doni, terlihat dari proporsi kasus positif di Jakarta dengan total kasus secara nasional.

Bahkan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 juga memprediksi pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dilakukan pada Juni atau Juli 2020. Sehingga, kehidupan akan kembali normal pasca pandemi Covid 19 pada Agustus 2020. Namun, Anies mengaku pesimis kehidupan bisa kembali normal pada Agustus 2020 jika melihat persebaran data Covid 19.

"Mengapa saya tidak ingin membuat prediksi? Karena saya melihat data. Itu tidak menunjukkan sesuatu yang akan segera berakhir, itu juga yang dikatakan para ahli epidemiologi," ucap Anies. Dia pun meminta para pemangku kebijakan agar bisa membuat keputusan berdasarkan argumentasi ilmiah. "Ini adalah waktu di mana para pembuat kebijakan perlu percaya pada ilmu pengetahuan," ungkap Anies.

Ahli biostatistik Eijkman Oxford Clinical Research Unit, Iqbal Elyazar, menilai kurva yang dimiliki pemerintah belum sesuai standar ilmu epidemiologi. "Kurva epidemiologis atau kurva epidemi jadi basic dari semua ini (kasus Covid 19). Ini sangat penting untuk melihat apakah klaim melambat atau landainya kasus, itu terpenuhi atau tidak," katanya dalam diskusi "Mengenal Kurva Epidemi Covid 19", Jakarta, Sabtu (10/5/2020). Diwartakan , Iqbal menyebutkan, sampai saat ini pemerintah Indonesia hanya menampilkan kurva yang terdiri dari pertambahan kasus dan tanggal pelaporan pada masyarakat.

Oleh karena itu pemerintah Indonesia didorong untuk membuat kurva epidemiologi Covid 19 yang sesuai standar ilmu epidemiologi di setiap provinsi dan kabupaten/kota. "Hal ini untuk menggambarkan secara jelas perkembangan wabah Covid 19 di Tanah Air," tambahnya. Seharusnya, secara umum kurva epidemi menggambarkan jumlah kasus baru dari waktu ke waktu.

Kurva tersebut menjadi alat visualisasi standar untuk menjelaskan perjalanan wabah, menentukan sumber dan kapan terjadinya penularan, menentukan puncak pandemi, memperkirakan akhir pandemi, serta mengevaluasi efektivitas intervensi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *