Anggota DPR RI Achmad Baidowi menegaskan, lembaga survei harus adil atau fair dalam merilis suatu temuan. Baidowi mengatakan, indikator indikator dalam menilai sesuatu harus jelas saat lembaga survei merilis suatu temuan. Hal itu disampaikannya merespons surveiTransparency International Indonesia (TII) yang menunjukkan DPR sebagai lembaga yang korup.

Politikus PPP itu merasa heran TII merilis survei namun tak menyebut indikator yang mendukung temuan tersebut. "Kalau mau dikorup, yang dikorup apanya gitu? Kan makanya kita tanya indikatornya itu apa," ucapnya. Apalagi, lanjut Baidowi, DPR tidak memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan atau anggaran negara.

Namun menjalankan fungsi penganggaran, selain fungsi legislasi dan pengawasan. "DPR hanya menjalankan fungsi pengawasan, legislasi. Fungsi penganggaran pun tidak boleh DPR sampai ke satuan tiga. Maka indikatornya harus dimunculkan sehingga kita fair melihatnya dan tidak tendensius," ujar Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI tersebut.